My Blog Sebuah Ruang Dunia Pelajaran Edukasi & Teknologi Terkini

Wajib Belajar 12 Tahun Belum Maksimal, Pemda Dituntut Pro Aktif

0
Posted in Pendidikan By rte4k

Wajib Belajar 12 Tahun Belum Maksimal, Pemda Dituntut Pro Aktif

Wajib Belajar 12 Tahun Belum Maksimal, Pemda Dituntut Pro Aktif

Wajib Belajar 12 Tahun Belum Maksimal, Pemda Dituntut Pro Aktif

Program wajib belajar 12 tahun dinilai belum berjalan secara maksimal.

Karena selain masih banyak yang belum bisa menikmati pendidikan SMA atau SMK, fasilitas yang diberikan pun cenderung kurang mendukung. Dinas Pendidikan (Disdik) pun akhirnya dituntut untuk lebih pro aktif.

Kepala Divisi Korupsi Politik dan Kebijakan MCW, Mayedha Adifirsta dikutip Malangtoday menyampaikan, semenjak SMA/SMK diambil alih pengaturannya oleh Pemerintah Provinsi, berbagai kegiatan menurutnya mulai menemui kendala baru. Diantaranya terkait penyaluran anggaran yang dinilai sangat rancu.

“Salah satunya untuk dana hibah, yang pada akhirnya membuat Dinas Pendidikan

Kota Malang saling lempar karena kesiapan yang kurang,” katanya pada wartawan.

Sehingga, lanjutnya, pemerintah hendaknya segera mengeluarkan aturan baru untuk menunjang aktivitas pendidikan, khususnya untuk para siswa SMA/SMK yang ada di setiap kota. Hal itu dirasa penting karena untuk mengatur hak dan kewajiban yang akan diberikan untuk siswa.

“Ketika tidak ada regulasi, maka ada celah melakukan korupsi,” terangnya.

Peraturan terkait subsidi itu menurutnya sudah diatur. Dimana ketika ada aturan wajib belajar 12 tahun, maka setiap siswa SMA dan SMK wajib untuk memperoleh subsidi. Hal itu sebelumnya juga sudah ditegaskan oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah menelurkan regulasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah menyampaikan,

selama ini pihaknya memang mengalami kesulitan untuk menyalurkan hibah. Karena sebelumnya, pihak Provinsi Jawa Timur masih belum siap untuk menyelesaikan administrasi karena kurangnya tenaga.

“Sehingga, kami nggak bisa menyalurkan hibah,” terangnya lagi.

Lebih lanjut perempuan berhijab ini menyampaikan, hibah nantinya akan terus diupayakan dapat disalurkan. Ketika sudah ada aturan yang jelas, maka hibah akan disalurkan untuk kemudian dapat kembali dinikmati oleh siswa dan siswi SMA maupun SMK yang ada di Kota Malang.

“Bagaimana pun kan sekolahnya ada di wilayah Kota Malang dan mereka warga Kota Malang. Kami terus mengusahakan,” beber Zubaidah.

Kedepannya, dia berharap agar regulasi yang akan dikeluarkan dapat mempermudah proses penyaluran hibah. Sehingga

, setiap infrastruktur dan kebutuhan dari setiap sekolah bisa terpenuhi.

Arahan Presiden terkait Wajar 12 Tahun

Reporter media jaringan terkemuka Radio Republik Indonesia RRI Alam Sukma melaporkan baru-baru ini (15/12), bahwa penerapan program Wajib Belajar 12 Tahun tidak sepenuhnya diterapkan oleh pemerintah daerah, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.Padahal jika mengacu pada Nawacita yang digadang-gadang pemerintah Jokowi pendidikan tidak hanya sampai 9 tahun. Sulitnya penerapan 12 tahun itu karena tidak didukung oleh Undang Undang Pendidikan (Sisdiknas) yang hanya masih tertulis hanya sampai 9 tahun.

“Seharusnya Kementerian Pendidikan yang meiliki kewajiban, segera melakukan perubahan”, hal itu dikatakan Nailul Faruq dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dalam sebuah forum diskusi terarah (FGD) bersama Malang Corruption Watch (MCW) dengan tema Mendorong Implementasi Kebijakan Regulasi dan Anggaran untuk Wajib Belajar 12 Tahun di daerah. Pihaknya menilai bahwa sistem pendidikan nasional kita sudah tidak relevan dan harus diganti, meski demikian seharusnya untuk mendukung majunya pendidikan di Indonesia pemerintah daerah pun harus turut melakukan upaya dengan membuat peraturan daerah (perda) guna mendukung wajib belajar 12 Tahun itu.

 

Baca Juga :