My Blog Sebuah Ruang Dunia Pelajaran Edukasi & Teknologi Terkini

Tanggung Jawab Negara Terhadap Lingkungan Hidup

0
Posted in Umum By rte4k

Tanggung Jawab Negara Terhadap Lingkungan Hidup

Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut pasal 63 UU no. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:

  1. Menetapkan kebijakan nasional.
  2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
  3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional.
  4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS.
  5. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL.
  6. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca.
  7. Mengembangkan standar kerja sama.
  8. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  9. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik.
  10. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendaliandampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon.
  11. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3.
  12. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut.
  13. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara.
  14. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah.
  15. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
  16. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
  17. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa.
  18. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat.
  19. Menetapkan standar pelayanan minimal.
  20. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  21. Mengelola informasi lingkungan hidup nasional.
  22. Mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup.
  23. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.
  24. Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup.
  25. Menerbitkan izin lingkungan.
  26. Menetapkan wilayah ekoregion.
  27. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Menurut pasal UU no. 32 Tahun 2009 mengenai Hak, Kewajiban dan Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan menyatakan bahwa:

  1. a)Hak, diatur dalam Pasal 65-66 yaitu :

1)      Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2)      Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3)      Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

4)      Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan perundang-undangan.

5)      Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

6)      Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Baca juga: