My Blog Sebuah Ruang Dunia Pelajaran Edukasi & Teknologi Terkini

Ruang Lingkup Hukum Lingkungan

0
Posted in Umum By rte4k

Ruang Lingkup Hukum Lingkungan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut meliputi :

  1. Perencanaan;

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

(1)   Inventarisasi lingkungan hidup;

(2)     Penetapan wilayah ekoregion; dan

(3)     Penyusunan RPPLH.

  1. Pemanfaatan;

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH dan  berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

  1. Pengendalian;

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

  1. Pemeliharaan;

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

Ø  Konservasi sumber daya alam;

Ø  Pencadangan sumber daya alam; dan/atau

Ø  Pelestarian fungsi atmosfer.

  1. Pengawasan; dan

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

  1. Penegakan hukum.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

Sejarah Hukum Lingkungan Hidup

Indonesia sejak tahun 1945 telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mempunyai kewajiban tunduk dan patuh kepada semua kesepakatan internasional. Keterlibatan Indonesia mengikuti pertemuan Konferensi Stockholm tahun ah 1972 mengajukan sebuah laporan yang diberi judul National Report of Indonesia, Environmental Problems in Indonesia.

Setelah kembali dari mengikuti konferensi di Stockholm tersebut, pada tanggal 15-18 Mei 1972, atas prakarsa “Lembaga Ekologi” Universitas Padjajaran Bandung diselenggarakan Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup  Manusia dan Pembangunan Nasional. Dalam seminar tersebut  ditampilkan pemakalah Mochtar Kusumaatmadja, dengan topik “Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia : Beberapa Pemikiran dan Saran”. Sebagai tindak lanjut usaha pemerintah menangani masalah lingkungan, pada tanggal 26 Juni 1975 telah dikeluarkan keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1976 tentang Pembentukan Panitian\ Persiapan Inventarisasi dan Evaluasi kekayaan Alam.

Untuk memperdalam mengenai masalah hukum, khususnya hukum lingkungan hidup manusia, diadakanlah seminar Segi-Segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan bersama oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 25-27 Maret 1976 di Lembang. Dalam seminar tersebut telah diajukan usul kepada pemerintah agar dibentuk menteri khusus yang menangani lingkungan hidup. Kemudian pada tahun 1978, resmi dibentuk menteri lingkungan hidup dengan sebutan “ Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (MNPPLH) yang dijabat oleh Prof. Dr. Emil Salim sesuai dengan Keppres Nomor 59/M tahun 1978.

Sumber: https://carbomark.org/