My Blog Sebuah Ruang Dunia Pelajaran Edukasi & Teknologi Terkini

Mekanisme Pengajuan Permohonan

0
Posted in Kesehatan By rte4k

Mekanisme Pengajuan Permohonan

MK menetapkan syarat yang ketat dalam pengajuan permohonan sengketa antar caleg. Pengajuan permohonan harus disertai dengan surat persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Partai yang bersangkutan. Selain itu, sengketa antar caleg juga harus diajukan bersamaan dengan permohonan yang diajukan oleh partai dalam bundel dokumen yang sama. Ide dasar yang melandasi penetapan syarat ini adalah bahwa MK tidak ingin keluar jauh dari khittah kedudukan hukum pemohon dalam perkara sengketa pemilu anggota DPR/DPRD, yaitu partai politik. Bila perorangan caleg diberi kelonggaran untuk mengajukan permohonan sengketa maka dampaknya akan luar biasa. Tidak akan terbayangkan berapa jumlah perkara yang harus diselesaikan MK, bila syarat ini tidak diperketat. Sebab, kompetisi untuk meraih kursi dalam pemilu legislatif justru akan bergeser menjadi antar caleg dibandingkan antar partai politik.

Begitu pula halnya dengan pengajuan sebagai pihak terkait. Caleg yang digugat hasil perhitungan suaranya dapat membela kepentingannya dalam persidangan MK sebagai pihak terkait sepanjang memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Partai.

Meski demikian, aturan ini bukan tanpa cela. Hal yang umumnya menjadi keluhan para caleg yang akan mengajukan diri sebagai pemohon adalah kesulitannya untuk mendapat persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Partai. Terlebih, bilamana caleg yang bersangkutan tidak berdiri pada kubu yang sama dengan Ketua atau Sekretaris Partai.

Disamping itu, ada pula hambatan yang disebabkan oleh sempitnya waktu pengajuan permohonan. Batas waktu 3×24 jam setelah hasil penghitungan suara akhir diumumkan penyelenggara pemilu bukanlah sebuah kemewahan yang dimiliki oleh calon pemohon, melainkan merupakan kesibukan luar biasa untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Caleg yang mengajukan sengketa adalah pihak yang sedang memperjuangkan kepentingan pribadinya sehingga terkadang partai akan menghadapi dilema untuk memfasilitasinya secara penuh. Sebagai contoh adalah dalam hal kuasa hukum. Caleg perseorangan perlu mempersiapkan kuasa hukumnya sendiri. Sebab partai, di satu sisi, akan dihadapkan pada pilihan sulit. Sebagai salah satu kader, maka partai dapat menyediakan bantuan hukum kepadanya. Namun, bila tim kuasa hukum partai mewakili kepentingan caleg perorangan yang menjadi pemohon maka caleg yang digugat suaranya, sebagai pihak terkait, akan merasa bahwa Partai berpihak pada si pemohon dibandingkan pada dirinya. Padahal, keduanya berasal dari partai yang sama.

Hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah signifikansi perbedaan suara. Acap kali dalam sebuah kompetisi, emosi lebih memainkan peran dibandingkan rasionalitas yang matang. Terlebih dalam menghadapi kekalahan yang kemudian tidak diterima secara dewasa. Ada kalanya, margin suara antar caleg berbeda sangat jauh tetapi tetap mengajukan diri sebagai pemohon sengketa hasil suara dengan bermodal dalil meski tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup dan meyakinkan. Kesalahan penghitungan suara tidak diutarakan tetapi lebih banyak mengajukan dalil pelanggaran pemilu demi menutup margin suara yang besar. Sejatinya, dalil pelanggaran pemilu tidak dikemukakan oleh pemohon dalam sengketa antar caleg karena pengungkapan dalil ini bak “menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri”. Secara tidak langsung, partai pun akan tercoreng namanya karena membiarkan kadernya bermain curang dalam upaya meraih kursi parlemen.

 

https://urbanescapesusa.com/midnight-calling-apk/