My Blog Sebuah Ruang Dunia Pelajaran Edukasi & Teknologi Terkini

Isu Liar dan PNS yang ‘Terperangkap’ di Portal Aduan Radikal

0
Posted in Teknologi By rte4k

Isu Liar dan PNS yang ‘Terperangkap’ di Portal Aduan Radikal

Isu Liar dan PNS yang 'Terperangkap' di Portal Aduan Radikal

Isu Liar dan PNS yang ‘Terperangkap’ di Portal Aduan Radikal

Pemerintahan Joko Widodo baru saja meluncurkan portal aduan online aduanasn

untuk menangani konten radikalisme media sosial para Pegawai Negara Sipil (PNS).

yang menyebarluaskan konten-konten radikalisme. Radikalisme yang dimaksud meliputi sikap intoleran, anti-pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa.

Tak hanya menyebarluaskan, PNS juga bisa dilaporkan jika memberikan likes, love, retweet, atau komentar di media sosial terkait konten radikalisme. Selain itu ada 10 larangan lainnya bagi PNS yang bisa dilaporkan oleh masyarakat.

Aturan ini memunculkan polemik karena aduanasn bersinggungan

dengan kebebasan berekspresi PNS di media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) selaku penyedia situs berargumen PNS telah disumpah untuk selalu setia dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila.

Oleh karena itu, Dirjen Aplikasi & Informatika Kemenkominfo Semuel Pangerapan mengatakan mengatakan jenis-jenis larangan PNS di media sosial agar tak dicap radikal dan bisa dilaporkan dalam portal aduan aduanasn.id tidak berlebihan.

“Aparatur Sipil Negara (ASN) itu di sumpah, saya itu di sumpah untuk setia kepada negara, kepada Pancasila, kepada UUD, kalau ASN tidak setia lagi ya tidak bisa bos,” kata Semuel Rabu (13/11).

“Ya jangan jadi ASN (kalau tidak setia),” sambungnya.

Lihat juga:Pakar Medsos soal Portal Aduan PNS: Kebebasan Ekspresi Turun

 

Di sisi lain, Pengamat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dari ICT Institute Heru Sutadi menilai ada beberapa larangan aduanasn.id yang berlebihan dari pemerintahan Joko Widodo bagi PNS.

“Misal soal kasih like saja sudah bisa dilaporkan, itu berlebihan,” kata Heru saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (12/11).

Terpisah, Ketua Divisi Akses Atas Informasi Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Unggul Sagena mengatakan aturan like, retweet, dan sejenisnya memang kurang dijelaskan secara eksplisit.

 

Baca Juga :