My Blog Sebuah Ruang Dunia Pelajaran Edukasi & Teknologi Terkini

Indonesia Dalam Panggung Dunia

0
Posted in Pendidikan By rte4k

Indonesia Dalam Panggung Dunia

Indonesia Dalam Panggung Dunia – Pada 2 September 1948, sebagai Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Mohammad Hatta memberikan info kepada Badan Pekerja KNIP mengenai kedudukan politik Negara Indonesia selagi itu RI menghadapi beraneka ada problem yang tidak sedikit. Perundingan dengan Belanda yang dimediasi oleh Komisi Tiga Negara berasal dari PBB terputus. Dari di dalam negeri oposisi berasal dari aksi Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dipimpin oleh Muso menghebat.

Untuk menangkis serangan-serangan yang bertujuan kepada pemerintah RI, diselenggarakan sidang BP KNIP. Mengenai pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di dalam perang dingin di masa itu, fraksi FDR PKI di dalam Badan Pekerja mendesak supaya RI memilih pihak Uni Soviet. Terkait desakan tesebut, Hatta memperlihatkan bahwa politik RI tidak memilih pro ini atau pro itu, melainkan memilih jalur sendiri untuk capai kemerdekaan. Sejak info Hatta selanjutnya politik luar negeri RI disebut politik bebas dan aktif. Bebas artinya memilih jalur sendiri, tidak tergoda oleh pihak manapun juga; aktif artinya menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa.

Dalam kondisi dunia yang terbelah di dalam dua Blok, Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang saling berusaha memasukkan negara-negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia Kedua ke di dalam bloknya masing-masing, Indonesia udah membawa sikap yang tegas, sebagaimana diungkapkan Hatta di dalam pidatonya.
“…pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan jadi objek di dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus jadi subjek yang memilih sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan target kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya…” (Bagian berasal dari isi pidato Hatta. sumber: Sejarah Diplomasi RI berasal dari Masa ke Masa, Deplu, 2004).

Meskipun selagi ini perang dingin udah berakhir dan dunia tidak terbelah di dalam dua blok, bukan artinya tantangan bagi Indonesia berakhir juga. Kini terasa terlihat kecenderungan kuat munculnya Republik Rakyat Cina sebagai kapabilitas yang mampu menghadapi Amerika Serikat dan terlalu mungkin Indonesia dihadapkan pada pilihan atau merubah bebas aktif kita. Oleh sebab itu maka esensi pidato Hatta masih relevan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang ditimbulkan berasal dari pertikaian kepentingan politik antar bangsa.

A. Landasan Ideal dan Konstitusional Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif
Politik luar negeri suatu negara lahir kala negara itu udah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Setiap entitas negara yang berdaulat punya kebijakan yang sesuaikan hubungannya dengan dunia internasional, baik berupa negara maupun komunitas internasional lainnya. Kebijakan selanjutnya merupakan anggota berasal dari politik luar negeri yang dilakukan negara dan merupakan pencerminan berasal dari kepentingan nasionalnya. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat terhitung menjalankan politik luar negeri yang selamanya berkembang sesuai dengan keperluan di dalam negeri dan perubahan kondisi internasional.

Landasan Ideal di dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan basic negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman, pijakan di dalam jalankan politik luar negeri Indonesia. Mohammad Hatta menyebutnya sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat di dalam Pancasila, memuat pedoman basic bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan termasuk seluruh sendi kehidupan manusia. Hatta lebih lanjut mengatakan, bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal ini sebab Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, supaya golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia tidak mampu menjalankan suatu politik negara yang menyimpang berasal dari Pancasila.

Sedangkan landasan konstitusional di dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea pertama
“Bahwa memang kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan sebab tidak cocok dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” dan alinea keempat”….dan turut jalankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial….”.

Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada target nasional bangsa Indonesia yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan:
“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut jalankan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial….”

Kemudian supaya komitmen bebas aktif mampu dioperasionalisasikan di dalam politik luar negeri Indonesia, maka tiap-tiap periode pemerintahan memastikan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang selamanya beralih cocok dengan kepentingan nasional.

Sejak awal kemerdekaan sampai masa Orde Lama, landasan operasional berasal dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif beberapa besar dinyatakan lewat maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Beberapa selagi sehabis kemerdekaan, dikeluarkanlah Maklumat Politik Pemerintah tanggal 1 November 1945 yang isinya adalah; politik damai dan hidup berdampingan secara damai; tidak campur tangan di dalam urusan di dalam negeri negara lain; politik bertetangga baik dan kerjasama dengan seluruh negara di bidang ekonomi, politik dan lain-lain; serta selamanya mengacu pada piagam PBB di dalam jalankan hubungan dengan negara lain.

Selanjutnya pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965 landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah berdasarkan UUD 1945 yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan 2 UUD 1945, Amanat Presiden yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada 17 Agustus 1959 atau dikenal sebagai “Manifesto Politik Republik Indonesia”.

Amanat Presiden itu sendiri lantas dijadikan sebagai Garis Besar Haluan Negara. Berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri, Manifesto selanjutnya memuat target jangka panjang dan target jangka pendek, yaitu :
Tujuan djangka pendek jaitu melandjutkan perdjuangan anti imperialisme ditambah dengan menjaga kepribadian Indonesia di tengah-tengah tarikan-tarikan ke kanan dan ke kiri jang sekarang tengah berlaku kepada negara kita di dalam pergolakan dunia menudju kepada suatu imbangan baru. Sementara di dalam djangka pandjang di bidang luar negeri, Revolusi Indonesia bertudjuan melenjapkan imperialisme di mana-mana, dan mentjapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia jang kekal dan abadi. Menurut Manipol, diplomasi jang cocok dengan fungsinja sebagai art jang berhubungan dengan tjara melaksanakannja harus tidak mengenal kompromi, harus radikal dan revolusioner.
( Panitia Penulisan Sedjarah Departemen Luar Negeri,, 1971 . Jakarta: Deplu, 1971, hlm.259)

Tujuan jangka pendek dan jangka panjang tidak lepas berasal dari sejarah Indonesia, sebagai bangsa yang dulu mengalami penjajahan. Walaupun Indonesia udah merdeka, perjuangan untuk mengikis imperialisme belum berakhir, sebab negara-negara yang dianggap imperialis dan kolonialis (Barat), masih ada dan berusaha menanamkan pengaruhnya. Indonesia berusaha pula menjauhkan berasal dari keberpihakan pada dua blok yang bersengketa dan masuk jadi anggota Non Blok.

Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik/Manipol Indonesia berdasarkan pada amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama “Djalanja Revolusi Kita”, yang memastikan penegasan mengenai cara-cara pelaksanaan Manipol di bidang politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia tidak netral, tidak jadi pirsawan dan tidak tanpa prinsip. Politik bebas tidak sebatas “cuci tangan”, tidak sebatas defensif, tetapi aktif dan berprinsip serta berpendirian.

Manipol, Djarek (Djalanja Revolusi Kita), merupakan embrio kelahiran serta doktrin baru, yaitu dunia tidak terbagi di dalam Blok Barat , Blok Timur dan Blok Asia Afrika/Blok ketiga. Akan tetapi dunia terbagi jadi dua Blok yang saling bertentangan yaitu New Emerging Forces /Nefos dan Old Established Forces/Oldefos.

Nefos merupakan kekuatan-kekuatan baru yang tengah bangkit. Sementara Oldefos merupakan kekuatan-kekuatan lama yang udah mapan. Doktrin Nefos dan Oldefos jadi basic politik luar negeri anti imperialis dan kolonialis yang lebih militan. Soekarno mewujudkan inspirasi Nefos dan Oldefos itu dengan suatu langkah diplomasi yang agresif dan konfrontatif dengan negara-negara Barat.

Pada masa Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia lantas tambah dipertegas dengan beberapa peraturan formal, diantaranya adalah Ketetapan MPRS no. XII/ MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 mengenai penegasan ulang landasan kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia. TAP MPRS ini memperlihatkan bahwa karakter politik luar negeri Indonesia adalah:
1. Bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme di dalam segala bentuk manifestasinya dan turut serta jalankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
2. Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat.

Selanjutnya landasan operasional kebijakan politik luar negeri RI dipertegas ulang di dalam Ketetapan MPR tanggal 22 Maret 1973, yang berisi:
1. Terus jalankan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengabdikannya kepada kepentingan nasional, terlebih pembangunan ekonomi;
2. Mengambil beberapa langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, supaya terlalu mungkin negara-negara di wilayah ini mampu mengurus masa depannya sendiri lewat pembangunan ketahanan nasional masing-masing, serta memperkuat wadah dan kerjasama antara negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara;
3. Mengembangkan kerjasama untuk maksud-maksud damai dengan seluruh negara dan badan-badan internasional dan lebih menaikkan peranannya di dalam menopang bangsa-bangsa yang tengah memperjuangkan kemerdekaannya tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional.

Ketetapan-ketetapan MPR masa Orde Baru dijabarkan di dalam pola lazim pembangunan jangka panjang dan pola lazim pelita dua sampai enam, pada intinya menjelaskan bahwa di dalam bidang politik luar negeri yang bebas dan aktif diusahakan supaya Indonesia mampu terus menaikkan peranannya di dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera. Namun demikan, menarik untuk dicatat bahwa TAP MPR RI No. IV/MPR/1973 berbeda dengan TAP MPRS tahun 1966. Perbedaan ini bersamaan dengan perubahan pemerintahan berasal dari Soekarno ke Soeharto, supaya rencana perjuangan Indonesia yang selamanya didengung-dengungkan oleh Soekarno sebagai anti-kolonialisme dan anti-imperialisme tidak ulang menghidupkan di dalam TAP MPR tahun 1973 di atas. tidak cuman itu, sosok politik luar negeri Indonesia terhitung lebih difokuskan pada usaha pembangunan bidang ekonomi dan peningkatan kerjasama dengan dunia internasional.

Selanjutnya TAP MPR RI No. IV/MPR/1978, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terhitung udah diperluas, yaitu bertujuan untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Realitas ini berbeda dengan TAP-TAP MPR sebelumnya, yang pada umumnya cuma termasuk satu faktor pembangunan saja, yaitu bidang ekonomi. Pada TAP MPR RI No. II/MPR/1983, sasaran politik luar negeri Indonesia dijelaskan secara lebih tertentu dan rinci. Perubahan ini pertanda bahwa Indonesia udah terasa mengikuti dinamika politik internasional yang berkembang selagi itu.

Pasca-Orde Baru atau dikenal dengan periode Reformasi yang di mulai berasal dari masa pemerintahan B.J. Habibie sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono secara substansif landasan operasional politik luar negeri Indonesia mampu dilihat melalui: ketentuan MPR No. IV/MPR/1999 tanggal 19 Oktober 1999 mengenai garis-garis besar haluan negara di dalam rangka mewujudkan target nasional periode 1999-2004. GBHN ini tekankan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya krisis ekonomi dan krisis nasional pada 1997, yang lantas mampu mengancam integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Diantaranya ada ketidakseimbangan di dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Oleh sebab itu, GBHN terhitung tekankan perlunya usaha reformasi di beraneka bidang, terlebih memberantas segala bentuk penyelewengan layaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta kejahatan ekonomi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selanjutnya ketentuan ini terhitung memastikan sasaran-sasaran yang harus dicapai di dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri, yaitu:
1. meyakinkan ulang pelaksanaan politik bebas dan aktif menuju pencapaian target nasional;
2. turut serta di di dalam perjanjian internasional dan peningkatan kerja mirip untuk kepentingan rakyat Indonesia;
3. memperbaiki performa, tampilan diplomat Indonesia di dalam rangka suksesnya pelaksanaan diplomasi proaktif di seluruh bidang;
4. menaikkan mutu diplomasi di dalam rangka capai pemulihan ekonomi yang cepat lewat intensifikasi kerja mirip regional dan internasional
5. mengintensifkan kesiapan Indonesia memasuki masa perdagangan bebas;
6. memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga;
7. mengintensifkan kerja mirip dengan negara-negara tetangga di dalam kerangka ASEAN dengan target memelihara stabilitas dan kemakmuran di wilayah Asia Tenggara.

Ketetapan MPR diatas, secara memahami meyakinkan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, berorientasi untuk kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, menopang perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak segala bentuk penjajahan serta menaikkan kemandirian bengsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat.

B. Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Pelaksanaannya
1. Lahirnya Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum punya rumusan yang memahami mengenai bentuk politik luar negerinya. Akan tetapi pada masa selanjutnya politik luar negeri Indonesia udah punya landasan operasional yang jelas, yaitu cuma mengonsentrasikan diri pada tiga sasaran utama yaitu; 1). Memperoleh pengakuan internasional pada kemerdekaan RI, 2). Mempertahankan kemerdekaan RI berasal dari segala usaha Belanda untuk ulang bercokol di Indonesia, 3). Mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda lewat negosiasi dan akomodasi kepentingan, dengan gunakan dukungan negara ketiga di dalam bentuk good officesataupun mediasi dan terhitung gunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sesuai dengan sasaran utama kebijakan politik luar negeri sebagaimana disebutdi atas, maka
Indonesia harus berusaha memperkuat kapabilitas diplomasinya dengan menarik simpati negara-negara lain.

Dalam perang dingin yang tengah berkecamuk antara Blok Amerika (Barat) dengan Blok Uni Soviet (Timur) pada masa awal berdirinya negara Indonesia, Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Hal ini untuk pertama kali diuraikan Syahrir, yang pada selagi itu menjabat sebagai Perdana Menteri di di dalam pidatonya pada Inter Asian Relations Conference di New Delhi pada tanggal 23 Maret–2 April 1947. Dalam pidatonya tersebut, Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas basic kepentingan dengan demi tercapainya perdamaian dunia, yang cuma mampu dicapai dengan langkah hidup berdampingan secara damai antar bangsa serta menguatkan ikatan antara bangsa ataupun ras yang ada di dunia. Dengan demikianlah di di dalam perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memecah belah persatuan, sikap tidak memihak adalah sikap yang paling pas untuk menciptakan perdamaian dunia atau paling tidak meredakan perang dingin tersebut.

Keinginan Indonesia pada awal kemerdekaannya untuk tidak memihak di dalam perang dingin selanjutnya tidak cuman untuk meredakan ketegangan yang ada terhitung dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional Indonesia selagi itu, yaitu mencari dukungan dunia Internasional pada perjuangan kemerdekaannya. Oleh sebab itu, keterikatan pada salah satu kubu (blok) yang ada belum pasti bakal mendatangkan keuntungan bagi perjuangan kemerdekaannya. Karena pada selagi itu negara-negara berasal dari Blok Barat (Amerika) masih ragu-ragu untuk menopang perjuangan kemerdekaan Indonesia menghadapi Belanda yang terhitung terhitung salah satu berasal dari Blok Barat. Di lain pihak, para pemimpin Indonesia selagi itu terhitung masih ragu-ragu dan belum mampu meyakinkan apa target memang berasal dari dukungan-dukungan yang diberikan negara Blok Timur pada perjuangan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Selain itu, Indonesia pada selagi itu disibukkan oleh usaha memperoleh pengakuan atas kedaulatannya, supaya Indonesia harus berkonsentrasi pada kasus tersebut.

Secara resmi politik luar negeri Indonesia baru memperoleh bentuknya pada selagi Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan keterangannya kepada BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) mengenai kedudukan politik Indonesia pada bulan September 1948, pada selagi itu Hatta menjelaskan bahwa:
“………tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika. Apakah tidak ada pendirian yang lain yang harus kita ambil di dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintahan berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan jadi objek di dalam pertarungan politik Internasional, melainkan kita harus jadi subyek yang berhak memilih sikap kita sendiri, berhak memperjuangkantujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.” ( Sumber: Sejarah Diplomasi RI berasal dari Masa ke Masa, Deplu, 2004)

Dari pengakuan Mohammad Hatta selanjutnya memahami muncul bahwa Indonesia berkeinginan untuk tidak memihak salah satu blok yang ada pada selagi itu. Bahkan bercita-cita untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi atau sedikitnya meredakan perang dingin yang ada dengan langkah bersahabat dengan seluruh negara baik di Blok Barat maupun di Blok Timur, sebab cuma dengan langkah demikianlah cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia mampu dicapai. Tetapi walaupun Indonesia memilih untuk tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, hal itu tidak artinya Indonesia punya niat untuk menciptakan blok baru. Karena itu menurut Hatta, Indonesia terhitung tidak bersedia mengadakan atau turut campur dengan suatu blok ketiga yang dimaksud untuk mengimbangi ke dua blok raksasa itu.

Sikap yang demikianlah inilah yang lantas jadi basic politik luar negeri Indonesia yang biasa disebut dengan makna Bebas Aktif, yang artinya di dalam menjalankan politik luar negerinya Indonesia tidak cuma tidak memihak tetapi terhitung “aktif“ di dalam usaha memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan yang ada di antara dua blok selanjutnya dengan langkah “bebas“ mengadakan persahabatan dengan seluruh negara atas basic saling menghargai.Sejak Mohammad Hatta mengemukakan pidatonya berjudul ”Mendayung Antara Dua Karang” di depan Sidang BP KNIP pada bulan September 1948, Indonesia menganut politik luar negeri bebas-aktif yang dipahami sebagai sikap basic Indonesia yang menolak masuk di dalam salah satu Blok negara-negara superpower, menentang pembangunan pangkalan militer asing di di dalam negeri, serta menolak terlibat di dalam pakta pertahanan negara-negara besar. Namun, Indonesia selamanya berusaha aktif terlibat di dalam tiap-tiap usaha meredakan ketegangan di dunia internasional (Pembukaan UUD 1945).

Politik luar negeri RI yang bebas dan aktif itu mampu diambil kesimpulan sebagai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang diambil alih atau sengaja tidak diambil alih oleh Pemerintah di dalam hubungannya dengan negara-negara asing atau organisasi-organisasi internasional dan regional yang diarahakan untuk tercapainya target nasional bangsa. Politik luar negeri bebas aktif inilah yang lantas jadi komitmen di dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan selanjutnya. Tentunya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini terhitung sesuai dengan kepentingan di dalam negeri serta konstelasi politik internasional pada selagi itu.

2. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Parlermenter 1950-1959
Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan sampai tahun 1950an lebih bertujuan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, terhitung terhitung untuk memperoleh pengakuan internasional atas sistem dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia lewat politik bebas aktifnya. Usaha dekolonisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan Sekutu memicu Indonesia memberikan perhatian ekstra pada bagaimana menjaga kemerdekaan yang udah digapai dan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Indonesia dituntut untuk cerdas di dalam memilih langkah supaya kemerdekaan yang udah diraih tidak sia-sia.

Pada selagi itu Indonesia berusaha keras untuk memperoleh pengakuan dunia internasional dengan langkah diplomasi. Keberhasilan Indonesia memperoleh pengakuan dunia internasional lewat meja perundingan ini jadi titik tolak berasal dari perjuangan diplomasi Indonesia capai kepentingannya. Betapa pada masa itu, kapabilitas diplomasi Indonesia disegani oleh negara-negara lain. Pada kondisi kapabilitas militer dan ekonomi yang kurang, Indonesia mampu capai simpati publik internasional dan berhasil memperoleh pengakuan kedaulatan secara resmi lewat perundingan.Sejak pertengahan tahun 1950 an, Indonesia udah memprakarsai dan mengambil alih sejumlah kebijakan luar negeri yang benar-benar penting dan monumental, seperti, Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan uraian dan usaha Indonesia untuk menopang terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia di dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka di dalam forum Gerakan Non-Blok (GNB) atau (Non-Aligned Movement/ NAM).

Forum ini merupakan refleksi atas terbaginya dunia jadi dua kapabilitas besar, yaitu Blok Barat (Amerika Serikat ) dan Blok Timur (Uni Soviet). Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berusaha menopang bangsa-bangsa di dunia yang belum lepas berasal dari belenggu penjajahan.

3. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Soekarno (Demokrasi Terpimpin)
Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), politik luar negeri Indonesia berupa high profile, flamboyan dan heroik, yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme serta berupa konfrontatif. Politik luar negeri Indonesia pada masa ini, diabadikan pada target nasional Indonesia. Pada selagi itu kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa. Kepentingan nasional itu diterjemahkan di dalam suatu kebijakan luar negeri yang memiliki tujuan untuk mencari dukungan dan pengakuan pada kedaulatan Indonesia, dan untuk menunjukan karakter yang dimiliki pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional.
Politik luar negeri Indonesia pada masa ini terhitung berupa revolusioner. Presiden Soekarno di dalam masa ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional lewat slogan revolusi nasionalnya yaitu Nasakom (nasionalis, agama dan komunis) di mana elemen-elemen ini diinginkan mampu beraliansi untuk mengalahkan Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme). Dari sini mampu dilihat ada pergeseran arah politik luar negeri Indonesia yaitu cenderung ke Blok komunis, baik secara domestik maupun internasional. Hal ini dilihat dengan ada kolaborasi politik antara Indonesia dengan China dan bagaimana Presiden Soekarno mengijinkan berkembangnya Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. Alasan Soekarno mengijinkan perluasan PKI itu sendiri adalah supaya komunis mampu berasimilasi dengan revolusi Indonesia dan tidak terasa dianggap sebagai grup luar .

Ketidaksukaan Presiden Soekarno pada imperialisme terhitung mampu dilihat berasal dari responnya pada keberadaan Belanda di Irian Barat. Tindakan militer diambil alih untuk mengambil alih alih ulang Irian Barat kala diplomasi dianggap gagal. Dukungan Amerika Serikat yang lantas didapatkan Soekarno muncul sebagai akibat konfrontasi kedekatan Jakarta dengan Moskow. Taktik konfrontatif ini lantas digunakan ulang oleh Soekarno kala berjalan konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia akibat pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap Indonesia pro pada imperialisme Barat. Puncak ketegangan berjalan kala Malaysia ditetapkan sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini menyulut kemarahan Indonesia. Hingga akhirnya pada 15 September 1965 Indonesia muncul berasal dari PBB sebab Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada Blok Barat. Mundurnya Indonesia berasal dari PBB berujung pada terhambatnya pembangunan dan modernisasi Indonesia sebab menjauhnya Indonesia berasal dari pergaulan Internasional.

Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru terkait dengan sikap konfrontasi penuhnya pada imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu menjelaskan bahwa dunia terbagi di dalam dua blok, yaitu “Oldefos” (Old Established Forces) dan “Nefos” (NewEmerging Forces). Soekarno memperlihatkan bahwa ketegangan-ketegangan di dunia pada dasarnya akibat berasal dari pertentangan antara kekuatan-kekuatan orde lama (Oldefos) dan kekuatan-kekuatan yang baru bangkit atau negara-negara progresif (Nefos).

Imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme merupakan paham-paham yang dibawa dan dilakukan oleh negara-negara kapitalis Barat. Dalam upayanya mengembangkan Nefos, Presiden Soekarno jalankan Politk Mercusuar bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang mampu menerangi jalur bagi Nefos di seluruh dunia. Salah satu tindakan usaha penguatan eksistensi Indonesia dan Nefos terhitung mampu dilihat berasal dari pembentukan poros Jakarta – Peking yang memicu Indonesia tambah dekat dengan negara-negara sosialis dan komunis layaknya China.

Faktor dibentuknya poros ini antara lain, pertama, sebab konfrontasi dengan Malaysia memicu Indonesia perlu dukungan militer dan logistik, mengingat Malaysia mendapat dukungan penuh berasal dari Inggris, Indonesia pun harus mencari kawan negara besar yang sudi mendukungnya dan bukan sekutu Inggris, salah satunya adalah China. Kedua, Indonesia harus untuk mencari negara yang sudi membantunya di dalam kasus dana dengan kriteria yang mudah, yaitu negara China dan Uni Soviet. Politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin terhitung ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno memicu Indonesia tambah dikenal di dunia internasional lewat bervariasi konferensi internasional yang diselenggarakan maupun diikuti Indonesia. Tujuan awal berasal dari dikenalnya Indonesia adalah mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan menjaga Irian Barat. Namun bersamaan berjalannya waktu, status dan prestis jadi faktor-faktor pendorong tambah gencarnya Soekarno jalankan kesibukan politik luar negeri ini. Efek samping berasal dari kerasnya usaha ke luar Soekarno ini adalah ditinggalkannya masalah-masalah domestik layaknya kasus ekonomi.

Soekarno beranggapan bahwa perkembangan ekonomi pada fase awal berdirinya suatu negara adalah hal yang tidak benar-benar penting. Beliau beranggapan bahwa pemusnahan pengaruh-pengaruh asing baik itu di dalam faktor politik, ekonomi maupun budaya adalah hal-hal yang harus diutamakan dibandingkan dengan perkembangan ekonomi domestik. Soekarno dengan gencar melancarkan politik luar negeri aktif tetapi tidak diimbangi dengan kondisi perekonomian di dalam negeri yang pada kenyatannya morat- marit akibat inflasi yang berjalan secara terus-menerus, pendapatan negara merosot sedangkan pengeluaran untuk proyek-proyek Politik Mercusuar layaknya GANEFO (Games of The New Emerging Forces) dan CONEFO (Conference of The New Emerging Forces) terus membengkak. Hal inilah yang pada akhirnya jadi salah satu penyebab krisis politik dan ekonomi Indonesia pada masa akhir pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

4. Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Orde Baru
Pada masa awal Orde Baru berjalan perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia. di dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak mampu dilakukan secara baik, tanpa ada stabilitas politik keamanan di dalam negeri maupun di tingkat regional. Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soeharto mengambil alih beberapa langkah kebijakan politik luar negeri (polugri), yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan “good neighbourhood policy” lewat Association South East Asian nation (ASEAN). Titik berat pembangunan jangka panjang Indonesia selagi itu adalah pembangunan ekonomi, untuk capai struktur ekonomi yang sebanding dan terpenuhinya keperluan pokok rakyat, pada dasawarsa abad yang bakal datang. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order (tatanan baru) adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi menopang rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menanggung lingkungan regional yang safe yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya.
Berikut pengakuan Presiden Soeharto mengenai politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
“ Bagi Indonesia, politik luar negerinya yang berprinsip non-Blok tidak persis dengan tidak ada keterlibatan. Itulah alasannya mengapa Indonesia lebih bahagia mengatakannya sebagai politik luar negeri yang bebas dan aktif sebab politik luar negeri kita tidak hampa, mati, atau tidak berjalan. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas di mana Indonesia bebas berasal dari ikatan apa pun juga, baik itu di dalam secara militer, politik ataupun secara ideologis bahwa Indonesia benar-benar terbebas berasal dari beraneka kasus atau moment dengan tidak ada pengaruh berasal dari pihak manapun, baik secara militer, politis, ataupun secara ideologis.” (Kumpulan Pidato Presiden Soeharto, http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/speech)

Seperti yang udah disebutkan sebelumnya, di dalam bidang politik luar negeri, kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih menyimpan perhatian tertentu pada soal regionalisme. Para pemimpin Indonesia memahami pentingnya stabilitas regional bakal mampu menanggung kesuksesan rencana pembangunan Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia terhitung menjaga persahabatan dengan pihak Barat, memperkenalkan pintu terbuka bagi investor asing, serta dukungan pinjaman. Presiden Soeharto terhitung selamanya memasang posisi Indonesia sebagai pemeran utama di dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya tersebut, layaknya halnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Beberapa sikap Indonesia di dalam jalankan politik luar negerinya antara lain; menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya mengakhiri konfrontasi pada Malaysia dilakukan supaya Indonesia memperoleh ulang kepercayaan berasal dari Barat dan membangun ulang ekonomi Indonesia lewat investasi dan dukungan berasal dari pihak asing. Tindakan ini terhitung dilakukan untuk memperlihatkan pada dunia bahwa Indonesia meninggalkan kebijakan luar negerinya yang agresif. Konfrontasi berakhir sehabis Adam Malik yang pada selagi itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di tandatangani Perjanjian Bangkok pada tanggal 11 Agustus 1966 yang isinya mengakui Malaysia sebagai suatu negara.

Selanjutnya Indonesia terhitung terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN dengan dengan Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Dalam pembentukan ASEAN Indonesiamemainkan guna utama di dalam pembentukan organisasi ASEAN. ASEAN merupakan wadah bagi politik luar negeri Indonesia. Kerja mirip ASEAN dipandang sebagai anggota terutama berasal dari kebijakan luar negeri Indonesia. Ada kesamaan kepentingan nasional antara negara-negara anggota ASEAN, yaitu pembangunan ekonomi dan sikap non komunis.

Dengan demikian, stabilitas negara-negara anggota ASEAN bagi kepentingan nasional Indonesia sendiri sangatlah penting. ASEAN dijadikan barometer utama pelaksanaan kerangka politik luar negeri Indonesia. Berbagai keperluan masyarakat Indonesia cobalah difasilitasi dan dicarikan solusinya di dalam forum regional ini. Pemerintahan Soeharto cobalah membangun Indonesia sebagai salah satu negara Industri baru di kawasan Asia Tenggara, supaya dulu disejajarkan dengan Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand sebagai macan-macan Asia baru. Di samping itu, politik luar negeri Indonesia di dalam forum ASEAN, terhitung untuk membentuk citra positif Indonesia sebagai salah satu negara yang paling demokratis dan benar-benar layak bagi investasi industri.

Presiden Soeharto kenakan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) untuk memproyeksikan posisi kepemimpinan Indonesia. Pada awalnya Indonesia tidak setuju dengan APEC. Kekhawatiran itu didasarkan pada ketidakmampuan Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan. Kekhawatiran lainnya adalah kehadiran APEC mampu mengikis kerjasama antara negara-negara ASEAN.

Setelah berakhirnya Perang Dingin, Indonesia merubah pandangannya pada APEC. Faktor pendorongnya antara lain adalah sebab Indonesia jadi ketua pertemuan APEC selanjutnya. Keberhasilan Indonesia jadi ketua pertemuan APEC dan terhitung kesuksesan jadi Ketua Gerakan Non Blok X pada tahun 1992, setidaknya memberikan pengakuan bahwa Indonesia adalah salah satu pemimpin internasional.

Selain ASEAN, keterlibatan Indonesia di dalam membentuk kondisi perekonomian global yang stabil dan kondusif, serta memaksimalkan kepentingan nasional, Indonesia terhitung masuk sebagai anggota negara-negara produsen atau penghasil minyak di dalam OPEC. OPEC jadi barometer pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia di dalam hal stabilitas perekonomian dunia.Kepemimpinan Soeharto secara lazim membawa karakteristik yang berbeda dengan pendahulunya. Diparuh pertama kepemimpinannya, dia cenderung adaptif dan low profile.Dan pada paruh paling akhir kepemimpinannya, sejak 1983, Soeharto merubah jenis kepemimpinannya jadi high profile.
Gayanya selanjutnya merubah pilihan-pilihan politik luar negerinya, yang pada sebetulnya tidak mampu di lepaskan berasal dari kondisi politik-ekonomi dan keamanan dalamnegeri Indonesia, dengan nilai mendambakan menyejahterakan bangsa, Soeharto mengambil alih jenis represif (di di dalam negeri) dan akomodatif (di luar negeri).

5. Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi.
Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih benar-benar tergoda oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi akibat transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada usaha pemulihan ulang kepercayaan dunia internasional pada Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia selagi itu lebih banyak tergoda oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional.Pada masa awal reformasi yang di mulai oleh pemerintahan Presiden B.J.Habibie, pemerintah Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai pengaruh krisis ekonomi di akhir masa Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor-Timur. Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati berasal dari Dana Moneter Internasional/International Monetary Funds(IMF) dan Bank Dunia untuk mencairkan program dukungan untuk mengatasi krisis ekonomi.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, hubungan RI dengan negara-negara Barat mengalami sedikit kasus sehabis lepasnya Timor- Timur berasal dari NKRI. Presiden Wahid punya cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional. Untuk itu beliau banyak jalankan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Dalam tiap-tiap kunjungan luar negeri yang ekstensif, sepanjang masa pemerintahan yang singkat Presiden Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik di dalam tiap-tiap pertemuannya dengan tiap-tiap kepala negara yang dikunjunginya. Termasuk di dalam hal ini, tidak cuman isu Timor-Timur, adalah soal integritas tertorial Indonesia layaknya kasus Aceh, Papua dan isu perbaikan ekonomi.

Diplomasi di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid di dalam konteks kepentingan nasional tidak cuman mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik, menjaga integritas teritorial Indonesia, dan hal yang tak kalah penting adalah demokratisasi lewat sistem peran militer supaya ulang ke peran profesional. Ancaman integrasi nasional di masa Presiden Wahid jadi kepentingan nasional yang benar-benar mendesak dan diprioritaskan.Megawati dilantik jadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Pada awal pemerintahannya, kondisi politik dan keamanan jadi sejuk dan kondusif. Walaupun ekonomi Indonesia mengalami perbaikan, layaknya nilai pindah rupiah yang agak stabil, tetapi Indonesia pada masa pemerintahannya selamanya saja tidak memperlihatkan perubahan yang artinya di dalam bidang-bidang lainnya.

Belajar berasal dari pemerintahan presiden yang sebelumnya, Presiden Megawati lebih menyimak dan memertimbangkan peran DPR di dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi layaknya diamanatkan di dalam UUD 1945. Presiden Megawati terhitung lebih memprioritaskan diri untuk datang ke wilayah-wilayah konflik di Tanah Air layaknya Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan atau Timor Barat.

Pada masa pemerintahan Megawati, disintegrasi nasional masih jadi ancaman bagi keutuhan teritorial. Selain itu, pada masa pemerintahan Megawati terhitung berjalan serangkaian ledakan bom di tanah air. Sehingga mampu dipahami, kalau isu terorisme jadi perhatian serius bagi pemerintahan Megawati.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilantik jadi Presiden ke-6 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. SBY merupakan Presiden Indonesia pertama yang dipilih lewat mekanisme penentuan lazim secara langsung. SBY berhasil merubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin beraneka kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya, antara lain dengan Jepang. Perubahan-perubahan global pun dijadikannya sebagai peluang. Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan makna ‘mengarungi lautan bergelombang’, apalagi ‘menjembatani dua karang’. Hal selanjutnya mampu dilihat dengan beraneka insiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang tengah bermasalah. Indonesia tidak pandang bulu bergaul dengan negara manapun sejauh memberikan manfaat bagi Indonesia.

Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY, yaitu:
1. Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain (Jepang, China, India, dll).
2. Terdapat kapabilitas beradaptasi Indonesia pada perubahan- perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang berjalan di luar negeri (internasional).
3. Bersifat pragmatis kreatif dan oportunis, artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja (baik negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional) yang bersedia menopang Indonesia dan untungkan pihak Indonesia.
4. Konsep TRUST, yaitu membangun kepercayaan pada dunia Internasional. Prinsip-prinsip di dalam rencana TRUST adalah unity, harmony, security, leadership, prosperity. Prinsip-prinsip di dalam rencana TRUST inilah yang jadi sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya.

C.Peran Indonesia Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia
1. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955
Berakhirnya Perang Dunia II pada bulan Agustus 1945, tidak artinya berakhir pula kondisi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia dan tercipta perdamaian dan keamanan. Ternyata di beberapa pelosok dunia, terlebih di belahan bumi Asia Afrika, masih ada kasus dan muncul kasus baru yang memicu permusuhan yang terus berlangsung, apalagi pada tingkat perang terbuka, layaknya di Jazirah Korea, Indo Cina, Palestina, Afrika Selatan, Afrika Utara.

Masalah-masalah selanjutnya beberapa disebabkan oleh lahirnya dua blok kapabilitas yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingan, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Sovyet. Tiap-tiap blok berusaha menarik negara-negara Asia dan Afrika supaya jadi pendukung mereka. Hal ini mengakibatnkan selamanya hidupnya dan apalagi tumbuhnya kondisi permusuhan yang terselubung diantara dua blok itu dan pendukungnya. Suasana permusuhan selanjutnya dikenal dengan nama “Perang Dingin”.

Sumber : https://www.kumpulansurat.co.id/

Baca Juga :