My Blog Sebuah Ruang Dunia Pelajaran Edukasi & Teknologi Terkini

Hukum-hukum Menurut Sumber

0
Posted in Pendidikan By rte4k

Hukum-hukum Menurut Sumber

Ø  Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan yang ditujukan bagi warga di dalam suatu negara dan bentuknya tertulis

Hukum-hukum Menurut Sumber

Legislasi atau Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.

Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif (misalnya anggota DPR), eksekutif (misalnya presiden), dan selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif. Undang-undang sering kali diamandemen (diubah) sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak.

Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator (pembuat undang-undang), sedangkan badan yudikatif pemerintah memiliki kekuasaan formal untuk menafsirkan legislasi, dan badan eksekutif pemerintahan hanya dapat bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh hukum perundang-undangan.

Ø  Hukum kebiasaan(Adat), yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan kebiasaan(adat) yang terdapat pada daerah-daerah tertentu dan bentuknya tidak tertulis

Supaya hukum kebiasaan ditaati ada 2 syarat yaitu  :

  1. Suatu perbuatan yang tetap dilakukan orang.
  2. Keyakinan bahwa perbuatan itu harus dilakukan karena telah merupakan kewajiban.

Kekurangan Hukum kebiasaan :

  1. Tidak tertulis layaknya undang-undang sehingga sangat sulit untuk merumuskan dan menggantinya.
  2. Tidak adanya kepastian hukum sehingga kadangkala malah menyulitkan karena kebiasaan di satu daerah dengan daerah lainnya berbeda.Dengan kata lain hukum kebiasaan memiliki sifat yang beraneka raga.

Persamaan antara Undang- Undang dan Hukum Kebiasaan adalah :

  • Kedua-duanya merupakan penegasan pandangan hukum yang terdapat dalam masyarakat.
  • Kedua-duanya perumusan kesadaran hukum suatu bangsa.

Sedangkan Perbedaan antara Undang-Undang dan Hukum Kebiasaan adalah :

  • Undang –Undang merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan kepada subyek hukum. Sedangkan Hukum kebiasaan merupakan peraturan yang muncul dari pergaulan di dalam masyarakat.
  • Undang-Undang lebih menjamin adanya kepastian hukum. Sedangkan hukum kebiasaan seringkali dijadikan sebagai pelengkap dari undang-undang..

Ø  Hukum Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian yang telah disetujui oleh negara-negara yang mengikuti perjanjian(traktat)

Traktat atau perjanjian yang secara prosedural harus disampaikan pada DPR sebelum diratifikasi adalah perjanjian yang mengandung materi sebagai berikut:

  1. Soal-soal politik atau persoalan yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri: perjanjian perbatasan wilayah (traktat bilateral Indonesia-Papua Nugini mengenai batas wilayah) , perjanjian persahabatan.
  2. Ikatan yang mempengaruhi haluan politik luar negeri seperti perjanjian ekonomi dan teknis pinjaman uang.
  3. Persoalan yang menurut sistem perundang-undangan harus diatur dengan Undang-Undang: kewarganegaraan dan soal kehakiman.
  4. Adapun perjanjian yang lazim disebut agreement adalah perjanjian yang mengandung materi lain cukup disampaikan pada DPR sebatas untuk diketahui setelah diratifikasi oleh Presiden

Ketika sebuah perjanjian telah diratifikasi maka berlakulah apa yang dinamakan “pakta Servada” artinya perjanjian mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Persoalannya apakah traktat itu secara langsung mengikat seluruh warga negara? Pendapat pertama, traktat tidak dapat secara langsung mengikat penduduk di suatu wilayah negara.

Agar traktat dapat mengikat seluruh warga negara maka traktat harus terlebih dahulu dituangkan dalam hukum nasional. Pendapat yang dikemukakan Laband dan Telders (ahli Hukum Belanda) ini dinamakan teori inkorporasi. Adapun pendapat kedua, traktat mengikat secara langsung penduduk di wilayah negara yang meratifikasi suatu perjanjian. Pendapat ini dianut oleh van Volenhoven, Hamaker dan dianut oleh Kerajaan Belanda pada tahun 1906. Teori ini mengakui “Primat hukum antarnegara” yaitu mengakui hukum antarnegara lebih tinggi derajatnya dari hukum Nasional.

Proses Pembuatan traktat:

  1. Perundingan isi perjanjian oleh para utusan pihak-pihak yang bersangkutan, hasil perundingan ini dinamakan konsep traktat (sluitings-oorkonde). Sidang perundingan biasanya melalui forum konferensi, kongres, muktamar, atu sidang-sidang lainnya.
  2. Persetujuan masing-masing parlemen bagi negara yang memerlukan persetujuan dari parlemen.
  3. Ratifikasi atau pengesahan oleh kepala negara, Raja, Presiden, atau Perdana Menteri dan diundangkan dalam lembaran negara.
  4. Pertukaran piagam antar pihak yang mengadakan perjanjian, atau jika itu perjanjian multilateral piagam diarsip oleh salah satu negara berdasarkan kesepakatan atau diarsip di markas besar PBB.

Ø  Hukum Jurispudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

            Yurisprudensi lahir karena adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya, sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Yurisprudensi paling terkenal, yang kerap dijadikan contoh adalah yurisprudensi mengenai pencurian arus listrik. Dalam membuat yurisprudensi, biasanya seorang hakim akan melaksanakan berbagai macam penafsiran, misalnya:

  1. Penafsiran secara gramatikal (tata bahasa), yaitu penafsiran berdasarkan arti kata.
  2. Penafsiran secara historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undang.
  3. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang.
  4. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan jalan mempelajari hakekat tujuan undang undang yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.
  5. Penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang dilakukan oleh si pembentuk undang-undang itu sendiri.

Sumber :

https://multiply.co.id/hopeless-heroes-apk/